Editorial: Oct. 14, 2009 — Judge Clay D. Land's Delirium

last but not the least if you wanted to know why he is so keen on public option on health care, took the Indonesian constitution and look at the article 33 to 34. That shall explain everything. You could obtain that law on this 2 sites. Get it ASAP:
http://www.us-asean.org/Indonesia/constitution.htm before amendment
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/1999/21.html after amendment. Remember Indonesian law had ius sanguinis and ius solis and also non retroactive principle. Good luck good hunt.

Here’s the Indonesian marriage law applied during the divorce of his mother with his step dad. If you could seek a translator a good one to translate this in Indonesia. My hint look to Indonesian lawyer said that you love to married one of them but you wanted to understand of their marriage law first. Asked them to be kind enough to translate that. Then check again with complete english to indonesian dictionary. Heres the original law below.

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1974 (1/1974)

Tanggal: 2 JANUARI 1974 (JAKARTA)

Sumber: LN 1974/1; TLN NO. 3019

Tentang: PERKAWINAN

Indeks: PERDATA. Perkawinan.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2). Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal l3

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1). Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2). Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1). Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2). Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1). Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2). Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3). Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

(4). Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5). Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1). Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1). Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2). Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

a. kematian,

b. perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2). Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

(2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

(2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3). Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

(4). Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5). Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1). Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

(2). Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

(1). Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2). Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2). Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1). Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2). Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1). Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2). Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

and here’s another interesting part of this one:
The Validity of Marriage

Practical Information for foreigners, expats and expatriates moving to Indonesia – find out about housing, schooling, transport, shopping and more to prepare you for your stay in Indonesia
Check out What’s New on the Expat Web Site
Links to hundreds of articles giving practical information for expats moving to Indonesia
Post your questions or communicate with other expats in Indonesia on the Expat Forum
Looking for a place to stay in Indonesia – check out the Housing Forum
Looking for a weekend or holiday getaway … visit some of Indonesia’s Great Escapes
Some great restuarants in Jakarta
Advice and resources for conducting business in Indonesia
Info on expatriate community organizations in Indonesia
Shops, Products and Services
Links to other useful Indonesian or expat-related web sites
Expat Humor – spread the joys of Living in Indonesia through e-postcards
Site Map
Return to the Home Page

Unlike other countries, Indonesian law has no provision for non-religious civil marriages. The validity of marriage is governed by the Marriage Law of 1974 which took affect in 2nd January 1974. The mixed-marriage couple needs to pay attention to the legal issues surrounding their union. If something unforeseen happens down the line, lack of legal requirements in your marriage will put you into an unfavorable condition. If the law doesn’t recognize your marriage, you are considered to be not marriage at all. This lack of a legal status will affect your divorce, division of marital properties, alimony, and child custody.
Religious Marriages

Indonesia’s 1974 Marriage Law stipulates that marriage can be legally recognized if it is performed according to the religion of the two parties. In Indonesia religion is the main issue in marriage. Marriages between different religions is not allowed in Indonesia. Both spouses must have the same religion in order to get marry legally.

Once you have made the decision to marry in Indonesia, you must choose the type of religious ceremony that you intend to have. For Non-Moslems, you must hold a church (or temple) ceremony first, and then record the marriage with the Civil Registry Office. The couple will experience two types of ceremonies. The religious ceremony will be performed first, followed by a civil ceremony. The Civil Registry will in turn issue a Marriage Certificate, which is evidence that you are legally married. A Non-Moslem wedding which is not recorded with the Civil Registry is not considered legal. There will be two certificates presented at the end of ceremony, one from the church/temple, and one from the Civil Registry Office.

If you have decided the marry in a Moslem ceremony, you must register your marriage at the local Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA). Persons wedded in a Moslem ceremony are issued a Marriage Book and need not record their marriage with Civil Registry Office.
Civil Weddings

Considering that Indonesian law has no provision for non-religious civil marriages, the couple who wishes to perform a civil wedding should provide the religious marriage certificate first (i.e. Certificate of Marriage Solemnization), which means that they have completed the religious marriage in their country. Some foreign tourists who get married while on their vacation/honeymoon in Indonesia, choose this route.
International Recognition

Mixed-marriage couples married in Indonesia should pay attention to this issue, especially if they have married in Moslem ceremony. The Moslem Marriage Book is NOT accepted in several countries – for example, Netherlands. The immigration regulations in the Netherlands require a Certificate of Attestation from the Indonesian Civil Registry Office. This is the certificate that show that the marriage has been registered with the Indonesian Civil Registry Office in order to register at the Civil Registry Office in the Netherlands. You need to submit supporting documents such as your passports, visa, marriage books, and photographs (with groom on the right side).

Theoretically, this is may sounds odd. The Office of Religious Affairs and the Civil Registry Office are the Indonesian government institutions that have the authority to record your marriage. But, in actual practice, you will experience numerous legal difficulties iif you are not fully aware of the legal consequences of your actions.

If you go to the Surabaya Civil Registry Office, they will not issue a Certificate of Attestation based on the Moslem Marriage Book. They don’t even want to provide the letter of rejection either. They find Office of Religious Affairs has the same position as them, believing that they are not authorized to issue such certificate.

According to the Regional Autonomy Law of 2004, the regulation for civil registry and population services is the sole responsible of local municipal offices. So, the Surabaya Municipal offices is fully within its authority to consider that the Religious Affairs and Civil Registry take the same legal position.

Another matter that deserves attention is document legalization. Immigration-related documents require certifications or legalizations or authentications in order to be recognized internationally.

The legalization rules are different for each country. Not all information is provided clearly and regulations are not the same in every country. This conflicting information is typical of government bureaucracy all over the world. As we are aware, US rules specify that your certificate(s) should be less than a year old. As for the Netherlands regulations, the certificate(s) should be less than five years old. The process is usually complicated and in many cases a lack of time or expertise can cause delays and valuable time will be lost.
Indonesia is not a part of the Hague Convention, a group of nations joined to create a simplified method of legalizing documents for universal recognition. Therefore, you need an Embassy Legalization for your documents to be valid internationally.

As a non-member of the Hague Convention, Indonesian documents must fulfill certain requirements before the foreign embassy can legalize your documents. Indonesian documents should first pass the procedures at the related government institutions in Indonesia, such as Notary Public certification, Civil Registry, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, and/or Department of Religion.
Marriage Legalization

The mixed-couple who has decided to get marry abroad, will not be exempted from the law. The 1974’s Marriage Law stipulates that within one year after your return to Indonesia, you must report the marriage to the Civil Registry Office. You will be presented a Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan (STBLP). This certificate is very important and will make your marriage recognized by Indonesian law. Even if you have decided not to stay in Indonesia, this certificate is a must-have document. You never know what will happened in the future and something may cause you to move back to Indonesia. By then, complications will arise in your case due to the long interval of time. You will need to get a court decree in order for your marriage to be recorded at civil registry office. It will ensure additional hassles if you choose to deliver a baby in Indonesia in the future. You can not get the foreign birth certificate for the baby if you do not possess a STBLP. In addition to the STBLP, it is also a very important document if you would like to own property in Indonesia. The Notary Public will require an Indonesian marriage certificate, whether it’s a STBLP or a regular marriage certificate. Your overseas marriage certificate will NOT be accepted because your marriage is not recognized by Indonesian law.
Marriages Carried-Out Before 1974

Marriages carried out before 1974 were governed by Indonesian Civil Code. The code is based on Dutch colonial rules which divide people into classes, i.e., European, Indonesian native (pribumi), Chinese, and Far-Eastern (Arab and India).

This law was meant to be very specific according to who you are and where you come from. It did not treat people equally. The Code saw people through race, customs, and classes. Unbelievably, many of these marriages are still valid and have not been revoked yet. and here’s another one:
Mixed Marriages: Indonesians and Expatriates

Practical Information for foreigners, expats and expatriates moving to Indonesia – find out about housing, schooling, transport, shopping and more to prepare you for your stay in Indonesia

Wijaya and Company Law Firm – Jakarta

This page is generously sponsored by Wijaya & Co Law Firm
Looking for a weekend or holiday getaway … visit some of Indonesia’s Great Escapes
Some great restuarants in Jakarta
Advice and resources for conducting business in Indonesia
Info on expatriate community organizations in Indonesia
Shops, Products and Services
Links to other useful Indonesian or expat-related web sites
Expat Humor – spread the joys of Living in Indonesia through e-postcards
Site Map
Return to the Home Page

Channel on the Expat Forum for mixed couples!

Expatriate Men Married to Indonesian Women

Expatriate Women Married to Indonesian Men

Interesting Articles/Links for Mixed Couples

Portraits of our Kids – share your kids pics with the community!

Our thank to Olivier Rula for all his help with updates on this page in Sept. 2008!

There are many married couples in Indonesia where either the wife or husband is a foreigner and the spouse is Indonesian. Indonesian government regulations do NOT treat these two circumstances in the same manner. Many of the regulations that apply to foreign wives of Indonesian men are very different than those that apply to foreign husbands of Indonesian women.

We will attempt to touch on our understanding some of the pertinent regulations that affect the lives of people in these marriages. Be forewarned that there is GREAT leeway in the regulations. Some people find that they can wind their ways through their document needs in Indonesian officialdom with paying few bribes … but most will utilize the Indonesian spouse’s family connections, and/or facilitating payments, to lessen the trials.

Differences in the strictness of the application of the law also depend on who you are speaking to in a government office, some officers being more accommodating than others, as well as which sub branch government office you are dealing with. To put it simply … regulations are not applied equally for all.
Getting Married in Indonesia
Moslem Marriage/Wedding Ceremony
General Requirements

* If your fiance(e) is Moslem, the ceremony should be held at the Kantor Urusan Agama (“KUA”) or the Office of Religious Affairs.
* These offices will issue a Marriage Book (“Buku Nikah”), which is evidence that you have legally married.
* Persons wedded in a Moslem ceremony and issued a Marriage Book need not record their marriage with the Civil Registry.

Documents

The following are marital requirement documents if you having Moslem Ceremony:

1. Copy of passport;
2. Copy of Birth Certificate;
3. Letter of No Impediment, a sworn affidavit witnessed by a Consular Officer at the Embassy or Consulate General stating that the foreign bride/groom is legally free to marry. Your Indonesian fiance(e) must obtain a similar document from the government district office, or Kelurahan.
4. Copy of Divorce Decree (if applicable).
5. Passport sized pictures of you and your fiance with red or blue background.
6. Tax receipt or proof of tax settled (for foreigner who works in Indonesia).
7. Copy of KITAS (Temporary Residence Permit Card) or your visa, if applicable.
8. Citizenship letter and Endorsement Letter by Police (for those who live and reside in Indonesia).

All Documents written in foreign languages have to be translated into Indonesian by authorized translator.
Non-Moslem Wedding Marriage/Wedding Ceremony

An expatriate/Indonesian couple will experience two type of ceremonies. The religious part will first be performed followed by a civil ceremony. The religious part will conducted by a representative of the couple’s own religious belief (i.e., a Priest for Catholics, a Minister for Protestants, or a Celebrant for Hindu and Buddhist followers).

There will be two certificates presented at the end of ceremony, one from the church/temple/other, and the other from the Civil Registry Office.

General Requirements

* If both you and your fiance(e) are Christian, Buddhist or Hindu, you must hold the church (or temple) ceremony first, then record the marriage with the Civil Registry.
* The Civil Registry will in turn issue a Marriage Certificate which is evidence that you are legally married. A non-Moslem wedding which is not recorded by the Civil Registry is not considered legal.
* There is normally a ten-day waiting period in order to register your marriage with the Civil Registry upon submission of all supporting documents. Recording by Civil Registry officials can sometimes be arranged directly at the religious ceremony for an additional fee.

Required Documents for a Non-Moslem Wedding
The following documents must be completed:

1. Copy of passport (both partners);
2. Copy of birth certificate (both partners);
3. Copy of proof of legal termination of any and all previous marriage i.e. Absolute Divorce Decree (If applicable) or Death Certificate;
4. Copy of passports of two witnesses;
5. Six identical 4×6 cm photographs of you together with your spouse (with the groom on the right side);
6. Letter of No Impediment stating that you are legally free to marry from Embassy in Jakarta;
7. Indonesian Police Certificate stating that your intend to get married in Indonesia and no-crime committed before.

Our thanks to Asep A. Wijaya of Wijaya&Co for this information http://www.wijayaco.com
Additional details

In accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriages in Indonesia Article 2 (1):

“a marriage is legitimate if it has been performed according to the laws of the respective religious beliefs of the parties concerned. All couples who marry in Indonesia must declare a religion. Agnosticism and Atheism are not recognized. The Civil Registry Office (Kantor Catatan Sipil) can record marriages of persons of Hindu, Buddhist, Christian-Protestant and Christian-Catholic faiths. Marriage partners must have the same religion, otherwise one partner must make a written declaration of change of religion.”

The Religious Marriage under Islam is performed by the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) in a ceremony at a mosque, the home, a restaurant, or any other place chosen by the couple and is legal immediately after the ceremony. A Christian, Hindu or Buddhist marriage is usually performed first in a church or temple ceremony.

Persons of non-Islamic faith are required to file with the Civil Registry Office in the Regency where they are staying first a Notice of Intention to Marry as well as a Letter of “No Impediment to Marriage” (Surat Keterangan tentang tidak adanya halangan terhadap perkawinan) obtained from their consular representatives.

For the issue of the Letter of No Impediment to Marriage by your Consular Representative you may need to present for yourself and your fiance(e) your:

* certificate of birth,
* certificate of your local council stating your nationality, legal address and marital status
* Passport(s) valid for more than 6 months for foreign citizens, or KTP (Identity card) for Indonesian citizens, and
* Certified Divorce Decrees (absolute/final) and/or Death Certificates regarding the termination of all previous marriages.
* Surat kesehatan (letter of good health) issued by the foreign embassy/consulate stating that the expat spouse is in good health and able to marry.

Different countries may have different requirements, so contact the Consular Representative of your country in their Jakarta Embassy for details well before the intended date of marriage.

For the Notice of Intention to Marry you have to submit some or all of the following documents for both partners to the Civil Registry Office. (Show the original and give them a photocopy – all documents should not be older than three months prior to the wedding):

* Certificate of the religious marriage,
* Passport for foreign citizens, or KTP (Identity card) for Indonesian citizens,
* Certified birth certificate, legalized and translated into Bahasa Indonesia,
* Certified divorce decree (absolute) or death certificates regarding the termination of all previous marriages,
* Proof that all taxes for the foreigner were paid,
* Certificate of the structure of your family
* Certificate of birth for all your legal children
* Certificate of religion
* Certificate of your marital status
* Four 4 x 6 cm photos, both partners side by side,
* Foreign citizens: ‘Letter of No Impediment to Marriage’ issued by your Consular Representative,
* For Indonesian citizens: never married: a Surat Keterangan Belum Kawin from RT, Kepala Desa or Lurah (district chief); Men aged 18-21 and women aged 16-21:
* Parental letter of consent, signed across the meterai/tax stamp Rupiah 6,000.

Before the marriage, you and your fiance(e) also may wish to file with the Civil Registry a prenuptial Property Agreement (Surat Pernyataan Harta) which must be signed before a local Notary Public. This contract is necessary if you wish to hold property separately during the marriage. In the absence of such a document, Indonesian marriage law assumes joint ownership of property. Two witnesses over the age of 18 are required. They must show the originals and present photocopies of their passports if they are foreign citizens or KTP (identity cards) if they are Indonesian citizens. Civil Registry employees can act as witnesses.

The Civil Registry office has a Mandatory Waiting Period of 10 working days from the date of filing. This waiting period may be waived for tourists presenting a guest registration form (Form A). Islamic Marriage Certificates (Buku Nikah) issued by the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) are legally valid in Indonesia and do not require registration with any other agency if you are going to live in Indonesia.

However, if you might move somewhere else in the future, get a marriage certificate issued by the Civil Registry and an officially certified translation right away (see below). All other Marriage Certificates will be issued by the Civil Registry usually on the same or next day. A sworn English translation of the marriage certificate should be obtained for use abroad. It may be necessary for the marriage certificate or translation to be registered by your Consular Agency. Or you may choose to have the sworn translation of the marriage certificate verified or a special translation made by the Consular Agency of your home country or the Consular Agency of your country of residence might prove useful.
Process of legalization of documents

Legalization of all documents is done by the Ministry of Foreign Affairs (Departemen Luar Negeri), Directorate for Consular Affairs – Legalization Section, Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta Pusat

Then these documents have to be translated into Bahasa Indonesia by a certificate translator.

The translations have to be validated by the Ministry of Justice (Departemen Kehakiman), Legalization Section, Jl. Rasuna Said 3, Kuningan, Jakarta Selatan and also by the Ministry of Foreign Affairs

When you finish all the paperwork detailed above, take it to your government’s embassy in Jakarta where they can validate any necessary documents. In your home country, you can present these wide array of official documents to the local government to get a legal wedding certificate in your home country.

After reading through the extensive bureaucracy involved for foreigners marrying Indonesians … you can see why a lot of them opt to marry overseas instead!

Getting Married Abroad

A foreign marriage certificate will be recognized by the Indonesian government (for the purposes of Indonesian paperwork) if you take your foreign marriage certificate to the Indonesian consular office and have an Indonesian translation of the foreign marriage certificate “consularized” by the Indonesian consular office for the area which you live. The consularization process means that the verify the validity of the document and stamp the back of the document and sign it and use an official stampl. The Consular office can usually help you to translate your marriage certificate, for a fee. If you’re not sure which consulate you should do the paperwork through, contact the Consular office of the Indonesian Embassy in your capital city, tell them which city/state/province you live in and they will tell you which consular office to go to for your paperwork.

In a few cases (usually due to differing religions) the foreign spouse may be asked to convert or the couple must remarry, but in most cases a consularized translation of the marriage certificate is adequate. Especially in cases where the couple already have children and have been married for some time, there are fewer questions about the legality of their marriage.

Indonesian government marriage law of 1974 stipulated that you must register your marriage with the Civil Registry (Kantor Catatan Sipil) within one year after you return to Indonesia (Marriage Law). However in December of 2006, a new a bill passed called Undang undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan., in which new regulations are now in affect. The prevailing law is now the Law of Administration of the population (2006) and not the Marriage law (1974):

Indonesian citizens who have married abroad (outside Indonesia) are obligated to register with an appropriate Indonesian government consular office (consulate or embassy) in the country where the marriage took place, in order to report this marriage officially to the Indonesian government.

A report must also be made to the appropriate government authority in your hometown in Indonesia in order to assure that your marriage is legal under Indonesian law. If you are Muslim, you report your overseas marriage to the Kantor Urusan Agama (KUA) in Indonesia, if you are from another religion, you report to the Catatan Sipil in the hometown of the Indonesian spouse. Without reporting in this way, you are not considered married by the Indonesian government! This should be done, at the latest, 30 days after the Indonesian citizen returns to Indonesia. If you are late reporting, the fine coudl be as much as Rp 1 million++.

The civil registry officer will check the date of your marriage and the date of your arrival to Indonesia after you have performed the marriage abroad. If the day you arrive to record your marriage exceeds the limit, then the Civil Registry Office in Jakarta may also require a court decree in order for the marriage to be recorded (Jakarta Municipal Regulation). When you register you will obtain a Tanda Bukti Laporan Perkawinan, which makes your marriage legal in Indonesia.

The Kantor Catatan Sipil may ask you for … are you ready … a letter from the foreign spouse’s parents saying they give permission for the marriage, even after the fact! Seems strange … but this request has come up repeatedly. So, if you want to avoid hassles, get a letter from you folks or other senior family member before you start through the bureaucracy at Kantor Catatan Sipil.

They may also ask for a certified letter from the foreign spouse’s embassy verifying that the marriage certificate is legal … which shouldn’t be any problem if it is notarized, and especially if you have had the translation consularized by the Indonesian consular officials abroad. If you have children, you can bring them with you to these meetings … more proof that you’re married! Don’t despair, often the officials are happy with just seeing a copy of your foreign marriage certificate, consularized by the Indonesian consulate and that is adequate to register you. But as with everything else – there is an exception to every rule!

It is customary in Indonesia to throw a big reception to which everyone one of the Indonesian partner’s family members, friends and acquaintances is invited. Some couples who have married abroad may opt to have a reception in Indonesia which, in theory, demonstrates the Indonesian spouse’s family’s support of the marriage. Or, another way to go is to have a “tunangan” (engagement ceremony) in Indonesia in traditional fashion before the wedding,

One visitor to the site wrote about his experience returning to Indonesia after marrying abroad:

We experienced family pressure to make our marriage “syah” after returning from the US in 1997 and registering with the Catatan Sipil. My wife found a sort of kyai in her father’s village who performed a ceremony that looked a lot like the standard Muslim ceremony I’ve seen at KUA two days ago (witness/wali, prayer, etc.) but without the buku nikah. In fact, the kyai and I and anyone in attendance who cared about accuracy knew that I was “declaring respect for Islam” but not converting. This may be enough for some families.

Prevailing law – Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 stipulates:

Pasal 37
(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kernbali ke Indonesia.

Pasal 90
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu
pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30
ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1):
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4):
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
e. pernbatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4):
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1):
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(2).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Inter-faith marriages

Indonesian government regulations make it difficult for people of different faiths to marry. If you want to be married in Indonesia, the official government regulation is that either the bride or groom must convert to the other’s religion. This can be done in the Kantor Urusan Agama in the Religious Affairs Ministry. While for some this is a true conversion, for others this is simply a paperwork formality to enable the couple to marry and ease documentation procedures. As with everything else – you may find yourself the exception, with no one asking anything about your faith when you go to get married or register your marriage. In many cases the man is asked (by the girl’s family or religious leaders in her community) to get circumcised. In some cases they’ll ask for visual proof, in others, they’ll take your word for it … !

In Islam, it is forbidden for a Muslim woman to marry a man who is not Muslim – thus the pressure will build from the Indonesian fiance and her family for the expatriate non-Muslim man to convert. Conversely, a Muslim man may marry someone who is one of the “People of the Book” who share the historic religious roots of Islam – Christian and Jewish women. The understanding though is that the children of these couples must be raised Muslim. In fact, these mixed religious couples will raise their children as they see fit. We’ve seen examples of strict Muslim upbringing, strict Christian upbringing, no religious participation/attendance, and even indifference to religious upbringing.

Some inter-faith Indonesian couples purposefully get married while they are overseas and return with the marriage a fait accompli … legal documents and all … and that is one way out of one of the Indonesian partners having to convert in order to marry.

Mind you we are simply discussing legalities here. Once you move to Indonesia, one may find that the pressures from the Indonesian spouse’s family and friends may influence the foreign spouse’s previous decision to convert or not to convert to the Indonesian spouse’s religion. Indonesian society tends to have more of the “image of religiosity” than western societies. Even if your Indonesian fiance isn’t particularly religious, be prepared for his/her family to be so. Generally speaking Indonesians find it very difficult to go against their family’s wishes.

There is a support group for foreign women married to Indonesian men who are considering converting to Islam, called Sisters.

For more information, see two articles on Inter-Religious Marriage in Indonesia and Conversion to Islam: for expatriate men marrying Indonesian Muslim women.
Registration of Indonesians Spouses Living Overseas

Be advised that all Indonesians living overseas must register their presence with the nearest Indonesian consular office. The penalty if you do not do this within two years of your arrival is certain complications in renewal of passports, and could even entail loss of Indonesian citizenship.

For more information on Indonesian citizenship issues.
Expatriate Men Married to Indonesian Women
Visa regulations for foreign husbands of Indonesian women
Kitas:

In the past, foreign husbands of Indonesians were treated just like other foreign men in regards to obtaining a KITAS (limited stay permit). That is, they had to have a sponsor and a work permit before the KITAS can be issued. There was no special dispensation for foreign men married to Indonesian women to automatically entitle them to limited stay status. The wife was able to sponsor her children’s KITAS – but not her husband’s.

Now, with the passing of the Undang Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, an Indonesian wife CAN sponsor a foreign husband for semi-permanent residency (KITAS – one year stay).

One of the most basic questions we receive is “Will marriage in Indonesian woman give me permanent residence there?” Since the advent of the new marriage law, the answer is “Semi-permanent is possible … for legally married couples … those married in Indonesia who are registered at the Kantor Urusan Agama or Catatan Sipil office won’t have problems. Those married abroad have to make sure that their foreign marriage has been registered on the consular office at the KBRI, KJRI or KRI, or the Catatan Sipil office in Indonesia and that they have a Surat Tanda Bukti Perkawinan.

If one day your husband intends to work, he will then have to get a new KITAS sponsored by the company who plans to employ him.
Sponsorship of Visas for Expat Men by their Indonesian Wives

Since the publication of the new citizenship law a foreigner can be sponsored for residency by his Indonesian wife. However the various regulations related to it seem not very well known by the Imigrasi around the country. In February 2007 ministerial decision no M.01-IZ.01.10 formally included foreign husbands joining their Indonesian wives as being eligible for a KITAS.

Though one could pick up a VITAS (sponsor istri) from a KBRI abroad, having previously obtained the agreement of the DitJen Imigrasi in Jakarta, we believe that the procedure described below is somewhat easier. It allows you plenty of time (you first enter on a SosBud, which can be extended up to 6 months) to convert it to an ITAS. Having almost 6 months to do so, it leaves almost no chance to the Imigrasi to try to extort bribes from you. It also offers the advantage of not having to exit Indonesia to get it.

Here is the procedure

1. The foreign husband gets a Visa Kunjungan SosBud abroad and gets an Izin Kunjungan delivered for a first leg of 60 days at the port of entrance.
2. The foreign husband goes to his local KanIm (no mandatory waiting period of 4 months), along with his Indonesian wife to apply for the conversion of his izin kunjungan to an ITAS. (Pasal 47 & Pasal 48* PP nomor 32 thn 1994)
3. The sponsor “buys” the needed forms (IDR 10K to IDR 25K) and fills out a written demand. A “Riwayat Hidup” of the foreigner, and a bank statement showing that the couple has enough funds to live for one full year in Indonesia should be attached.
4. In addition to the above, the sponsor should submit:
– Akte Perwakinan asli (kristen, Hindhu, Buddhist) or Buku Nikah asli (islam) or Surat Tanda Bukti Lapor Perkawinan asli (overseas wed)
– Wife’s KTP
– Husband’s Passport
5. Usually, 2 extra sets of photocopies are requested for each set of documents.
6. Imigrasi will then issue a document to be brought to the Kantor Wilayah. It is a letter which says that after reviewing all the documents, he has no opposition for the conversion of the immigration status. Allow a couple of days to get the letter signed by the KaKanIm.
7. After reviewing all your documents, the Kepala Bidang Keimigrasian of the Kantor Wilayah will issue a letter stating his positive opinion about the change of status of the foreign husband. This letter, along with a set of all the documents, should be brought or sent to Bpk Direktur Izin Tinggal dan Status kemigrasian in the DitJen Imigrasi situated in Jln Rasuna Said Kav 8-9 in Jakarta. Allow 1 day for the KanWil to sort out the document. There is no fee for the letter, but anything like IDR 10K to IDR 50K should help the lady to type faster. If you live far from Jakarta, you can send the documents by Tiki from the KanWil to the DitJen. That seems to work well.
8. Upon reception of the letter of the KanWil, after reviewing all the documents the Kasubdit Alih Status Keimigrasian (Bapak Soepriatna Anwar, SH, MH), on behalf of the Direktur Izin Tinggal dan Status kemigrasian (Bpk Agastya Hari Marsono, Bc.Im.) should issue a Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor: (the number/reference of the Keputusan) tentang Alih status Izin Kunjungan menjadi Izin tinggal terbatas atas nama: (Name of the foreigner) stating that a new status can be granted to the foreigner. Allow a week to 10 days for this keputusan to be ready from the time you delivered all the documents to the DitJen. Monitor it on the phone at (021) 5224658 ext 2521. Don’t hesitate to phone 15 times a day, you need luck to have someone answer the phone!
9. You, or any relative (holding a “Surat Kuasa Khusus” from you), should pick up the Keputusan DitJen directly from the Sub-Direktorat Alih Status Keimigrasian. Chances are that you will meet with Pak “R.S”. He is not a bad chap.
10. In fact, the DitJen will issue 3 copies (1 for you, 1 for the KanIm, 1 for the KanWil). You need to bring it back victoriously to the KanWil which will give you a letter authorising the KanIm to start to process a KITAS.
11. At that point, the foreign husband will have to submit a few pics and get fingerprinted (fee: IDR 15K).
12. Then comes the time to pay the fee for the KITAS: IDR 700K for a 1 year KITAS, if your passport has a minimum of 18 months remaining validity, or IDR 350K for a 6 months KITAS, if your passport has 12 months remaining validity.
13. If your KanIm is online with the DitJen, a small problem may occur. After delivering the Keputusan DirJen, Jakarta often “forgets” to finalise the procedure and to enter the “OK” in the system… which means that your KanIm can not process your payment! First time in your life that Imigrasi will refuse your money… enjoy the moment, it generally doesn’t happen often! If it happens, no worries, just telephone to the number given at point 8 (or fax : 021- 52962095… this one is the fax of the SubDit Alih status)
14. The Kantor Imigrasi will then stamp an ITAS in the foreign passport and a KITAS (Kartu Izin Tinggal terbatas) will be issued.
15. 2 to 3 days after that, a POA Book will be remitted (no fees for it).
16. At that point, it is advisable to ask for an “Izin Masuk Kembali” to be stamped in the husband’s passport. Without it, the KITAS holder “loses” his KITAS if he goes out of Indonesia. Better then to have it, if you don’t want to do this process all over again. Do a search in the archives of the Expat Forum for the official fees attached to the Izin Masuk Kembali.
17. You still need to process a SKLD (Surat Keterengan Lapor Diri) which is a trendy little plastic card with the husband’s pic. There is no fee for it but the Intelkam boss will try to extort something from you. IDR 50K should do it. You have to go to your main Police Resort office to get it sorted. You will also have to get a STM (Surat Tanda Melapor – no fee) stating your address. The person who gives shelter to the foreigner should be the one reporting and signing it.
18. The foreigner has to go to his Kantor Lurah to get a Surat Keterengan Domisili stating his formal address in Indonesia and he should bring this letter to his Catatan Sipil to get a SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), a SKPPS (Surat Keterengan Pendaftaran Penduduk Sementara) and a SKDLN (Surat Keterengan Datang dari Luar Negeri). A foreigner staying on a KITAS MUST register at the Catatan Sipil for the above documents. It will help smooth our KITAP procedures later if you’ve done this required step. In fact, chances are that the CaPil compil the three documents and issue a nice greenish card attesting your residency and registration as a temporary resident for the length of the KITAS. Fees for it are defined by Peraturan Daerah and vary depending on each kota/kabupaten. It shouldn’t cost more than IDR 150K.

Be careful to note that you have ONLY 14 days to register after the date of issuance of the KITAS (Pasal 20, undang undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Failure to do so in time would expose you to a fine of a maximum of IDR 2.000K (Pasal 89, undang undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
19. Your next move will be to go to the Departemen Pajak to get a NPWP, the husband’s personal tax number.

* amended article in 2005. It reduces to nil the “waiting period” of 4 months previously mandatory before initiating the procedure.

Please Note the following:

* A KITAS, as described above, sponsored by an Indonesian wife, does NOT allow any kind of work by the expat husband.
* You will have to renew the KITAS (without the SosBud Part) at least 1 month before its termination. Annual renewal also apply for SKLD, SKTT, STM and SKPPS.
* Any change in your residency or civil status must be reported to the Kantor Imigrasi, the Police and the Catatan Sipil during the validity of your KITAS.
* Only legally married (ie. recognised by Indonesian law) wife/husband are authorised to follow the above described procedure.
* If one day the KITAS holder decides to terminate voluntarily his KITAS and to exit Indonesia (eg. relocation in a foreign country), he needs to first apply for an Exit Permit Only at the Kantor Imigrasi of his residence and report to the Catatan Sipil. He also needs to give back his SKLD to the relevant section of the POLDA/MABES POLRI. Failure to do so would put him in trouble if one day he decides to come back to Indonesia.
* Providing that all the requested documents are submitted by the sponsor in the correct timing, providing that you don’t use the services of a friend/calo and that you submit yourself all the documents in the relevant administration (KanIm, KanWil, DitJen) you should not have trouble.
* Please, don’t let corrupted Pejabat abuse you. Don’t pay anything more than the legal fees. You will regret it bitterly and enter in a spirale that you can in no way control. If you start to pay bribes, you may void your right to complain if the things turn out wrong.
* The total procedure should last around 1 to 2 months roughly. Note that you have 30 days “only” to get the KITAS issued after the issuance of the Keputusan DirJen.
* Don’t forget to extend your izin kunjungan, if needed, during the procedure!

Our thanks to Atlantis for researching and sharing this section’s information! For additional details see this thread on the Expat Forum.
Multiple Entry Social Cultural (Sosbud) Visa: 12 Months Validity:

With the new Citizenship Law, effective 26 June 2006, the foreign husband can also opt to get a multiple entry social-cultural (sosbud) visa which valid for 12 months under the Indonesian wife’s sponsorship. The telex approval will be send to your wife and you can bring the copy to the nominated Indonesian embassy abroad to pick-up the visa.

She can also be the sponsor for a social visa which allows her foreign husband to stay for a maximum of 1-2 months at a time (with renewals up to 12 months). This visa, however, does NOT allow you to work.
Supporting Documents

Prior to obtaining the telex approval for your 12 Months Sosbud Visa, you must first submit the following supporting documents at the Indonesian embassy::

1. Photograph size 4 x 6 cm with red background;
2. Copy of your passport;
3. Copy of your marriage certificate/marriage book;
4. Copy of your Indonesian wife’s ID Card;
5. Copy of your Indonesian wife’s Family Card (Kartu Keluarga);
6. Sponsorship Letter signed by your wife;
7. Copy of your bank statements;
8. Fill-in Form Model 13 VIS K.

At the Indonesian embassy abroad, you will be requested to fill-in Visa Application Form for Visit – Single/Several Journey(s). Choose “Several” instead of ”Single”. At the ”Purpose of Visit to Indonesia” Section, please do not conflicting between choice number “10-Social” and number ”15-Family Visit”.

The number 15 is for family member when you have a family in Indonesia and you visit them in Indonesia with their sponsorship. The number 10 is for non-family members, such as, if you have an Indonesian girlfriend, and you want to visit her in Indonesia under her sponsorship.
Short-term visas

Foreign husbands of Indonesians can enter Indonesia on a tourist or social/visit visa initially, then try to find a sponsoring organization (job) after their arrival. The social/visit visa is preferable to a tourist visa since the tourist visa can not be extended past 60 days; you have to leave Indonesia and re-enter the country on a new 60-day tourist visa.

You must obtain the Social Visit Visa from an Indonesian embassy overseas before entering Indonesia. Your wife can sponsor a Social Visit Visa, which is initially good for two months and allows four one-month extensions at about Rp 250,000 each (9/2008) in Indonesia without having to leave the country. If the Indonesian wife sponsors the social/visit visa and then the foreign spouse finds employment, he will need to leave Indonesia and go to Singapore, for example, to have the new visa (that his new employers obtains) stamped in his passport and reenter under the new sponsorship.

One person’s advice: If the foreign husband does not work, he could transfer money from abroad to an Indonesian bank and save the receipt from the bank, in order to prove that he leaves with his own money. No Indonesian law forbids a foreigner to stay on a sosial budaya visa year long without working. The foreign husband will just have to exit Indonesia every six months (i.e. 60 days for the first leg of the sosbud visa + 4 extensions of 30 days each) and re-enter with a new visa. Immigration officer will may be try to refuse to extend the stay of the husband beyond his fourth month of stay, arguing that they don’t know how you are living. But you can overcome this problem by then asking politely to the kantor wilayah of your town of residence and showing all the receipts of the money transferred from abroad. Advice from a expat husband who has lived in Indonesia and stayed on a sosbud visa for 5 years.

Sample Letter to request a Kunjungan SOSBUD Visa
Sample Letter to ask for an extension to a SOSBUD Visa
Sample Surat Permintaan dan Jaminan
Opening a Company

Some foreign men married to Indonesians choose another route – by starting a business which is owned by the wife, her family or friends. The business can then apply for a work permit for the foreign husband as an expert. Of course this depends on your area of expertise. For example, if you are an expert diver, your wife can open a dive shop and hire you to teach diving. If you are a chef, your wife can open a restaurant, etc.

In some fields, such as management consulting, a foreigner can open a 100%- foreign owned company. These regulations change often, so check with a consultant or lawyer to determine whether or not these might be viable options for your situation.
Change of citizenship for spouse

With the advent of the new nationality laws, the foreign spouse can apply for citizenship after a 5-year period of continuous residence in Indonesia on a semi permanent resident visa with the same sponsor. If the KITAS has been discontinued, or sponsorship changed mid-stream, you need to prove 10 years of stay in Indonesia to be eligible.The obvious advantage of an Indonesian passport is that it eliminates the need for a work permit. For more information on Indonesian citizenship issues and Indonesian Nationality Act.

After the five years you will be eligible to formulate a “demand” to become Indonesian citizen. Bear in mind that this is just a demand, not an automatic right and there are a few conditions (Pasal 9 undang undang 12 tahun 2006) such as:

* being fluent in, or at least have good command of, Bahasa Indonesia
* not have spent more than 1 year in jail
* not be insane
* be over 18 years old
* pay the fee (this is a percentage of your declared income)
* not hold a second citizenship. The foreign spouse will have to revoke his/her foreign citizenship.
* have a proper job and income.

These conditions are the same preliminary conditions for persons who would apply to become an Indonesian citizen without being married to a national. However, more conditions apply for this particular case (foreign spouse of Indonesian), so we would advise you to seek the help of a specialised attorney.

If the Indonesian government refuses your citizenship request, you are, however, entitled to have a KITAP which is a Permanent resident permit which allows you to stay for five years straight on one visa and offers a few other privileges, but you still don’t have the right to work on a KITAP visa.
Obtaining Dual Nationality for Indonesian/Foreign Children

In the past, by Indonesian law, the nationality of children follows the nationality of the father. All children of foreign men were considered foreigners (WNA – warga negara asing). It made no difference where the children were born as to whether or not they have the right to Indonesian citizenship.

With the advent of the new citizenship law (Law No. 12 of 2006) things have change dramatically! The newly-enacted citizenship law gives children of transnational marriages with Indonesian mothers the right to hold dual citizenship until they are 18 years old. At 18, they must choose whether to stay Indonesian citizens or follow their foreign fathers’ citizenship. They will be then given three more years to decide on which nationality to choose. If they are married before the age of 18, their dual citizenship will be revoked.

Any children born after 1 August 2006 are automatically entitled to the indonesian citizenship as per law 12/2006 (undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan), meaning that no procedure is required. Just go to the Kantor Imigrasi and get your children a passport, showing their birth certificate (and a few other documents – they will give you the list).

Your children will be entitled by Indoensian Law (check with your own country’s laws for the foreign citizenship rules) to have dual citizenship until the children reach the age of 18. The chilren then have three years to choose one of the two citizenship as their citizenship, meaning that the children will “release” one of them.

You may decide not to deal with the Indonesian citizenship (though I would not advice to do it, unless if it is to allow you time to process the child’s foreign citizenship) and process a KITAS (temporary residency permit for foreigners). By birth, your children are automatically entitled to the Indonesian passport, if you decide to get it. No immigration officer can say otherwise, since this is an automatic right.

Don’t let any corrupt officials ask you for mor emoney than that. Your child has rights and there is no way that the government officials can refuse to process their citizenship. A firm warning that you are ready to complain if anyone gives you difficulties should be enough.

How to proceed:

BE AWARE that you have untill August 2010 to apply for the dual citizenship. After this date, your kids rights will be void if they are born before August 1st 2006

Outside Indonesia, contact the KBRI/KJRI of your home country. They will guide you through the process.
July 2009 – Affidavit and Paspor RI for kids born from mixed couples

Dealing with the citizenship of kids born from mixed couples has been for long an headache for the parents, especially when the father was a foreigner. Since 2006, a new citizenship code has been enacted, allowing these kids to have a temporary double citizenship, until they reach the age of 21. (From eighteen years old, they are given up to three years to choose to keep one and only one of the two citizenships)
However, the situation at their birth is still unclear for many with different rumors circulating. There are indeed two different procedures/casees, depending on if the child is born before or after the implementation of the 2006 law.
Case 1: For Children Born Before August 1st, 2006

Children born before August, 1st 2006 are not automatically entitled to Indonesian citizenship. Their Indonesian citizenship is granted after an assessment and a procedure lasting 4 to 6 months which ends with the deliverance of a Surat Keputusan signed by the Minister of Justice and Human Rights. The procedure is initiated at the Kantor Wilayah (if the residence is in Indonesia) or at the KBRI (if the residence is outside of Indonesia). A few forms need to be filled out along with legalized copies of documents such as Akta Perkawinan of the parents, Akta Kelahiran of the kid, Kartu Keluarga…etc. The procedure has a cost (IDR 500.000) and quite a few KanWil around the country have been known to be abusive about extra charges. But one can still get the procedure done by the book.

Beware, if your child was born before August 1st, 2006 you only have until August 1st 2010 to register and initiate the procedure. The 2006 Indonesian citizenship act gives only four years for children falling under this category to claim their right to Indonesian citizenship.
Case 2: For Children Born After August 1st, 2006

For them the situation is less complicated. Being born after that the law took affect, these children are automatically entitled to Indonesian citizenship. Automatically doesn’t mean that one has nothing to do, there are still some procedures. The first step is to have an akta kelahiran (birth certificate) established for the child. Then, one should go to Imigrasi (no hurry, there is no fine nor time limit) to initiate the following procedure:

1. Ask for and complete the form named “permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian“
2. Prepare a copy and the original of the akta kelahiran of the kid
3. Prepare a copy and the original of the akta perkawinan (or akta perceraian if it is the case) of the parents
4. Prepare a copy and the original of the foreign passport (if he/she has one) of the kid
5. Prepare 4 pics with a red background size 4cmx6cm
6. Submit all of the above to your petugas Imigrasi di tempat. Don’t expect a smile or a receipt in return.

After a couple of days an affidavit will be delivered by the KanIm. Up through May 2009, this affidavit was free, but as often happens, good things have an end. In May 2009, the government decided that our children, though automatically Indonesian had to have their first experience with Pajak. Fortunately, since they are still young, the Indonesian government officially only requests IDR 75.000 from them to have this affidavit issued.

An affidavit, stapled onto a foreign passport is enough to authorize our kids to stay in Indonesia without requesting a permit and/or to exit the territory of Indonesia. No need to have an Indonesia passport. However, we strongly advise to apply for a paspor RI for your children, especially if you plan to travel outside of Indonesia and if you want him/her to be aware of his/her double citizenship through the official documents.

To make a Paspor RI for your child born from a mixed marriage is a simple thing… as it can be done in Indonesia.

1. Go to KanIm and ask for a Perdim 11 form and fill it out
2. Both parents (though the signature of the foreign father is not really mandatory) fill out the form and sign on top of a meterai with a surat pernyataan giving authority for the issuance of a Paspor RI
3. Prepare a copy and the original of the Akta Perkawinan of the parents
4. Prepare a copy and the original of the Kartu Keluarga
5. Prepare a copy and the original of the Akta Kelahiran of the child
6. Prepare a copy and the original of the Affidavit of the child
7. Prepare a copy and the original of the KTP of the mother
8. Prepare a copy and the original of the passport and/or KITAS (if have) of the foreign father
9. Submit all of these documents to the loket

After an amount of time that can vary from a few hours (inflated fee) to a few days (legal fee – they usually tell you to come back in 3 or 5 days), your child will have his/her photo taken, along with his/her fingerprints (taking the fingerprint of a 6 month old is good fun) and you will be asked a few questions in an interview (wawancara).

It is wise to have all the originals with you at the interview and a few extra pics of the child. Then comes the time for payment: IDR 200.000 for a paspor blanko 48 halaman (48 pages passport)+ IDR 55.000 for the payment of the biometric pics + IDR 15.000 for the fingerprinting. If you pay this and only this, your child ’s passport will be ready in four more days, not more.

Relavant Documents: Undang-Undang 12 Tentang Kearganegaran and Tata Cara Pendaftaran Untuk memperoleh Kewarganegaraan RI
Visa Information for Foreign Children

Some ways to handle visas if you decide not to proceed with dual nationality: A KITAP (5 year resident visa) can be obtained for the children of a foreign father/Indonesian mother, IF … the child has already had 5 successive years as a KITAS holder. This KITAP status can be applied for with the Indonesian mother’s sponsorship.

An Indonesian mother can sponsor a KITAS for her foreign nationality children. The visa will say “Turut Ibu Kandung” (following birth mother). You must submit a letter of financial support with the KITAS application, stating how much the foreign father is willing to give the mother and child monthly for support.

Procedures for Registering the Birth of a Child
Children born out of wedlock

If an unmarried Indonesian woman has a baby with an expatriate man and wants the baby to be an Indonesian citizen, this is now possible with the advent of undang undang 12 tahun 2006, Pasal 4 huruf g, which states: “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia”. In other words, a child out of wedlock born from an Indonesian mother is granted Indonesian citizenship by the government.
Visa implications for children

Children born to Indonesian fathers or mothers do not need visas to enter or reside in Indonesia, if they hold Indonesian citizenship as per undang undang 12 tahun 2006.

Be certain to discuss the legal status of your child very thoroughly with the consular officials in your home country or your embassy in Jakarta before making decisions on dual citizenship and visas … to determine if there will be any complications with prevailing laws in the home country of the foreign spouse.
Education concerns for children

Most international schools are now open to Indonesian and foreign nationals. Though the costs are high, the education is highly superior to the Indonesian school system. Foreign children can also attend Indonesian schools, if their parents so choose.
Home ownership

Since foreigners aren’t allowed to own homes in Indonesia, if the couple plans to buy a house, it will have to be solely in the name of the wife, and/or her family members. It may be impossible to borrow money from a bank to purchase a home as the bank will recognize that ownership of the husband. s half of the home will revert to the Indonesian government in the case of a default on the loan.

There have been newspaper articles detailing announcements made by the government that foreigners may now purchase apartments. In fact, to this day, there are no regulations which clearly allow foreign ownership of apartments, though rumors abound that these regulations are forthcoming. Currently, the only way a purchase of an apartment can be arranged is if you have a contract with the developer saying that title for the apartment stays in the developer’s name until such time as the laws are changed so that the ownership of the apartment can be in the foreigner’s name. Needless to say, seriously consider whether or not you can trust the developer to honor the contract.
Expatriate Women Married to Indonesian Men
Visa status for foreign wives

If the wife is the foreign spouse, the legal situation is totally different. Her Indonesian husband can easily apply for a KITAS for her with the status ‘ikut suami’ , accompanying the husband. The assumption of the Indonesian government seems to be that these foreign women are housewives, at home raising the children and not in the job market. The foreign wife is allowed to reside in Indonesia under this status, but not allowed to work. The basis for this sponsorship is the marriage certificate. Besides that, you need a letter of sponsorship from your husband, your passport, your husband’s ID card and his family card (kartu keluarga).

If you were married overseas, as most foreign wives of Indonesians are, you must take a registered copy of your marriage certificate to the consular section of the nearest Indonesian consulate or embassy. Ask the consular staff to consularize a translation of the marriage certificate and a copy of the foreign marriage certificate.

It is important to have a marriage conducted abroad registered in Indonesia at the Kantor Catatan Sipil within one year of the marriage or as soon as possible after the couple moves to Indonesia. Otherwise the marriage is not considered legal.

If a foreign wife of an Indonesian is on an ikut suami status and wants to leave Indonesia, she must have a letter stating that her husband has given his permission for her to depart. This letter is needed in order to apply for an exit/reentry permit at the immigration office. This regulation is a formality, but can cause difficulties in the case of a separation, divorce or an attempt to spirit children out of the country.
Employment for foreign wives

A foreign wife of an Indonesian may not work in the formal sector unless she has a work permit, just like all other foreigners. This requires special qualifications and can be complicated unless the wife has skills companies here are desperate for and willing to go through the hassle of all the paperwork which is expensive and time consuming.
Applying for a KITAP – Do it Yourself!

Before going to immigration:

* Prepare a sponsorship letter from your husband.
* Prepare two photocopies of your husband’s KTP.
* Prepare two photocopies of all your documents.
* Have photos ready. Two each of 2×3, 3×4, 4×6 – just in case.

There are two forms to fill in from the Immigration office – both of which can obtained at immigration for a fee, which includes the
folder (pink) to put it in.

Step 1 – Warung Buncit Immigration office (we use this office as an example)

Take filled in forms to the 2nd floor of Warung Buncit Immigration office (if you are in Jakarta Selatan) and hand in at the appropriate window. They will tell you to come back in one, two or three days to pick up a letter.

Step 2 – Warung Buncit Immigration office

Pick up the letter you were told to come back for and take it to the Immigration Office in Cawang (get the address from Warung Buncit). The office in Cawang will tell you to buy a folder (different color) to put everything in and then tell you to come back in one, two or three days to pick up a letter.

Step 3 – Cawang Immigration office

Pick up the letter you were told to come back for and take it to the 5th floor, Department Hukuman, Jl. Rasuna Said, Kuningan. They will tell you to come back in one, two or three days to pick up a letter to take back to the Cawang office. Get a phone number because this office is always late with its letter for you and it’s just such a hassle to turn up and not be able to get it.

Step 4 – Department Hukuman

After having rung up and checked the letter is actually ready go, go back here and pick it up. Take this letter back to the Cawang office. They will tell you to come back in one, two or three days to pick up another letter.

Step 5 – Cawang Immigration office

Pick up the letter you were told to come back for and take it back to the Warung Buncit Immigration office. They will tell you to pay the fee – Rp 2 million for a new KITAP and Rp 1 million for a renewal of the KITAP. They will then tell you when to come back to pick up your KiTap. You will also be told to photocopy certain documents. You will also have to take your Blue Book downstairs so it too can be filled by the appropriate person – no cost. They will then tell to come back in a week, possibly less to pick up your new KiTap.

Step 6 – Warung Buncit Immigration office

When you have picked up your new KiTap. visa (which will be in your passport and your blue book) you can go to the Exit/Reentry window on the second floor to do a one-year exit/reentry visa (you will also need a sponsorship letter from your husband for this). This costs Rp 450,000. They will tell you to come back in one, two or three days to pick up your passport and blue book.

Step 7 – Warung Buncit Immigration office

Pick up your passport and blue book and go to Police Headquarters on Jl. Sudirman and go to the office where all foreigners have to report. Hand over your police book and a photocopy of your passport and blue book. It costs Rp 50,000 and usually takes 3 or 4 days.

***Also at Warung Buncit They will also tell you that now you are entitled to a KTP Orang Asing – this is what all Indonesia citizens must carry around as proof of identity and used in legal documents, etc. You will be directed to the Suku Dinas office in Slipi (ask for the address). This office will give you a letter to take to the Suku Dinas office just off Jl. Radio Dalam (remember at
each office you will asked to come back in one, two or three days to pick up the next letter in the process). The Radio Dalam office will give you a letter to take to your kelurahan (local registry office?) who will then claim that no such document exists. Get a contact name at the Radio Dalam office so that when you are sitting in the kelurahan you can instantly call the Radio Dalam office and let them explain the KTP Orang Asing procedure. The kelurahan person will then suddenly remember the form

He said himself that he is briefly stays in Indonesia while he was young. And according to his own admission that his mother second marriage is legal so did the second divorce. Now let’s look at the mixed marriage law applied in Indonesia before the later family law UU no1 tahun 1974 is introduce. here it is
To the law that related to him while he was in Indonesia check out this law seek to the dutch embassy to obtain this one on their archives. Asked if they had the real (dutch text) and the english version on this law Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158; get the copy and their stamp in order to make it official; do it ASAP. REGELING OP DE GEMENGDE HUWELIJKEN.

REGULATION THE MARRIAGES MIXED ON. (K.E.g. 29 Dec. 1896 No. 23.) S. 98-158.

Consid. Considering the fact that the necessity has proven to be for, subject to the provisions at the law on the Dutch nationality and the resident ship (N.S. 1892 No. 268) for Indonesia to put at look v. marriages tusschen persons regulate who are subject there to differing a right;

Article 1

Marriages between persons, who are subject in Indonesia to differing a right, mixed marriages are called.

Article 2 Istri yang melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum Publik dan hukum perdata

The woman, who contracts a mixed marriage, follows the right of law in marriage, public and private law, pine stand of her man.

Article 3

Except in the cases at art. 4 mentioned, the woman, who has contracted a mixed marriage, also after dissolution of it, pine, preserves by or as a result of that marriage obtained state.

Article 4

The woman loses by right pine by or as a result of a mixed marriage obtained state and all her rights the powers and obligations, her belonging to or on her resting under in pursuance of that marriage for its appropriate right, if she remarries after dissolution of it with a man, who is subject to a another right then that of its another spouse, or within the year after that dissolution when the declaration takes off, which she stands to its own statements at turning. This declaration results in by right, which the woman returns to the right, to which she was submitted, before she closed a mixed marriage.

Article 5 Keterangan yang dimaksud dalam pasal yang lalu diberikan dihadapan kepala Pemerintahan setempat dari tempat tinggal wanita itu. Keterangan pejabat ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan olehnya secepatnya diumumkan dengan penempatan dalam surat kabar resmi.

In the previous art. meant statement is given for the head of local governing board (a) of the place of residence of the woman. The declaration these civil servant in to this end a register registered and him is intended zoo shortly possibly public made seating in the official paper work.

Article 6.

(Gew. S. 01-348.) The execution of mixed marriages occur according to for pine man applying right, subject to the authorization of the pleasing both party, which always shall become the subject that being required.

When however this right progresses no person by whom or at whose of the time that the marriage is executed, the chieftain of the husband must occur in the presence of the head of the residents of pine country nature, to which the man belongs, or his legalize substitute, and, failing district head, failing the head of the district, the village or the kampong, where the marriage is executed.

If the law didn’t required any progress right must be written the marriage certificate, then is he, by whom or at whose oversight the marriage is executed, obliges of it marriage certificate make up, in accordance with by pine Governor Generals more closely determine model. (S. 98-161 jo. 01-349.) If that person cannot write, the certificate in writing by, by the head of the local governing board is brought (a ) to this end designated person.

(Gew. S. 18-30 jo. 19-81; 07-205 art. 3* jo. 19-816.) When with respect to the woman it is family determined for the Europeans appropriate and with respect to pine man not, he is, by stipulating period to whom or at whose oversight the marriage is executed, kept of it to the drawn up deed within at decree where to send to pine civil servant of pine ordination score for the European population in the resort the marriage is executed. (1) this certificate by must civil servant in a separate to this end register is intended registered and kept.

Article 7

(Gew. S. 01-348.) A mixed marriage cannot be executed, unless in advance proves to be, which concerns its person at look of the woman, for her personal data, it is satisfied to that regulations or law of for its appropriate right, concerning the qualities and conditions, which are progressed to be able contract the marriage, oversight the formalities, which for the rules of it must take place.

Difference of religion, country nature or source can be considered never as an obstacle against the marriage. (Gew. S. 18-30 jo. 19-81.) At bewijze that, account of at the first paragraph of this art. meant regulations or vereischten, against the voltrekking of the marriage geene objections exist, must, unless it a marriage where with respect to both parties the familierecht determined for the Europeans is appropriate, applies, eene declaration are delivered, on ongezegeld paper, free of charge by dengeen, which charges, according to for the woman the applying right at harer place of residence with the voltrekking of marriages or to this end competent is. When zoodanig person do not exist according to for that woman applying right, the here mean declaration will be delivered by the head of the residents of pine country nature, to which the woman belongs, or, failing zoodanig head, by designating expert by the head of the local governing board (a) of the living or residence of the woman

Article 8

In case of refusal before-mentioned deliver declaration, the ordinary district judge decide right of the woman on the petition of the interested party or of the interested parties, in the highest resort, without form of process, on the yes or no the rejection of the negative. If that judge the negative explains unfounded, his decision in that place of the declaration in the previous art steps. meant. With respect to this arrangement it applies certain in the last subparagraph of the previous art.

Article 9

(Gew. S. 02-311; 18-30; 19-81.) He that to the execute of a mixed marriage proceeds without, in the cases, in which this becomes void, the declaration mentioned in the third paragraph of art. 7, or the legal arrangement, meant in the second last subparagraph of the previous art. has been discussed, it is punished with fine money fine of at the most fifty guilders. (Inv. Sw. 6-107o)

Article 10

Mixed marriages contracted outside Indonesia, or in a part of Indonesia where Indonesian self-management exists still, are of value, if they closed its to pine form, usual in the country where the court have had, subject to both of the parties acted not against the regulations or terms of for its appropriate right, concerning the qualities and conditions, which are progressed to be able contract a marriage.

Article 11

Children, that being born from mixed marriages, which are executed under the former right, follow public and private law pine stand of behalf of the father position under the law.

Article 12 Kedudukan anak-anak termaksud dalam pasal yang lalu karena akta perkawinan orang tua mereka kurang memenuhi syarat-syaratnya atau bahkan karena tidak adanya akta yang demikian, tidak dapat dibantab, bila anak-anak itu secara lahiriah mempunyai kedudukan sebagai demikian dan orang tua mereka secara terang-terangan hidup sebagai suami-istri.

in dutch:

The state of in the previous art. meant children cannot, marriage of lacks in the trouwakte of the parents or even because of the lack of the certificate, to be disputed, if those children have the external possession of their state and the parents have lived openly as a man and woman.

(a) S. 31-168 jo. 423: in the gvtsl. v. Jav. Mad. ” pine ass. – res.” (a) S. 31-168 jo. 423: in the gvtsl. v. Jav. Mad. ” pine ass. – res.” (1) at S. 02-113 it has been stipulated, which da opzending meant of the huwelijksacte in already. 5 v. art. 6 v. h. K.E.g. 29 Dec. 1896 No. 33 (S. 9S No. 158), zooals this art. No sound in pursuance of K.B. of 19 July 1901. 38 (S. No. 348) must occur, within two months after the voltrekking of the marriage; and that at lack of this the person, by wien ot at whose overstaan the marriage is executed, are punished with a money fine of five up to five and twenty guilders. (Inv. Sw. 7-127o.)

(b) (2) at S. 01-348. art. II, it has been stipulated: The legality of the mixed marriage eener Chineesche woman, closed for the coming into force of this decision, cannot be disputed on the basis of being lacking eener declaration, sufficiently to 2e the member v. art. 7 v. h. K.E.g. 29 Dec. 1896 No. 23. (I.S. 98-158.)

Quelle: The statute books, laws and regulations benevens the constitution of the republic Indonesia . Disusun menurut Sistem Engelbrecht. Jakarta 1992, S. 798-800.
[www.kitlv-journals.nl]; this site contains explaination of the dutch law that were applied before 1974 marriage law were applied in Indonesia (uu no.1 tahun 1974) the law it self were on this location (of course in dutch language)

I used this newspaper archive site last year to research my high school BB team when we won state tourney. Was really
complete. Costs $10 for 1 month. Might be useful here.

http://www.newspaperarchive.com/KeywordLaunch.aspx?WT.medium=cpc&WT.term=1958&WT.campaign=1591&key=years&WT.content=text&WT.source=google&cshift_ck=1266196196cs603245124&WT.srch=1

Judge Land seems to be about as qualified to be a Federal Judge as Barack (Barry Sortero) Obama is to be president. No previous experience, questionable or no allegiance to the Constitution and rule by thuggery.

Isn’t it funny that Judge Land issued sanctions against Orly Taitz shortly after obama’s buddy – “AG Eric Holder” was spotted near the courthouse (& without any security or protection) talk about total B… S…

Judge Land said, Orly was NOT even allowed to appeal the $20,000 fine – by stating no trial & jury of her peers will be permitted if she were to try to appeal. (Judge Land, are you that afraid she will uncover something?)

This is totally unfair & smells of FEAR of the Gov’t being afraid that if she was able to defend herself that the truth then would come out about obama… It was reported that AG Eric Holder was seen at the coffee shop across the street from the court house (THE SAME DAY AS ORLY’S HEARING of Capt Rhodes Case) The reason many feel he was there was to put the pressure on…

This whole thing stinks to high heaven… Strong arm tactics – Chicago Style!! Where the hell is the MEDIA… Oh yeah I forgot they are in love with the Prez. what a joke!!

Excellent article. I’m mailing a letter to Judge Land today. His actions are illogical, not based on the Constitution, and flagrantly prejudiced because he doesn’t want to have to hear the case and demand that Obama produce his credentials to be president. I think Judge Land fears Obama more than being de-benched.

A citizens’ grand jury needs to be formed to investigate Judge Land immediately. We also need to do the same for any public official who is suspected of wrongdoing.

Citizens’ grand juries were once very common, but have been deemed “obsolete” by Congress. However, that doesn’t mean we can’t resurrect them, as American Grand Jury has. Almost 300 people just voted on the issues of fraud and treason in regard to Obama and Pelosi, and the presentments will be distributed until a judge is willing to act on it.

Judge Land needs to leave the bench. We are his employers, and he has violated the trust that was given to him when he became a judge. He is a coward and refuses to uphold the Constitution.